Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Tidak Mengandung Politisasi SARA

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI tidak mengandung kerusakan di tatanan sosial politik.

Hendardi, ketua SETARA Institute menilai Pidato Presiden menyentuh soal ekonomi syariah dan umat berbeda dengan politik identitas yang menyasar Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Hendardi juga mengatakan politik identitas yang sempat dijual pada Pilkada DKI Jakarta, fungsinya sangat jelas yakni untuk menundukkan Ahok dari kontestasi. Sedangkan pidato Presiden Jokowi dipandang sebagai hal biasa, karena kapasitasnya sebagai Kepala Negara bukan kontestan Pilpres.

Apalagi pernyataan tersebut merujuk pada keberhasilan pilkada serentak 2017 dan 2018 yang aman dan damai.

“Secara implisit Jokowi ingin menegaskan bahwa politisasi identitas yang subur di tengah lingkungan intoleran dan radikal bisa dikurangi pada Pilkada 2017 dan 2018. Dan berharap tidak juga akan terjadi pada Pemilu 2019,” kata Hendardi dalam keterangan resminya.

Hendardi menjelaskan politik identitas memang melekat dalam kehidupan politik suatu bangsa tetapi bisa dihindari daya rusaknya.

Hal yang terlarang, kata Hendardi, adalah mengeksploitasi politik identitas untuk menundukkan lawan politik dan memperluas konstituensi baru. Praktik seperti ini jelas menegasikan politik gagasan yang semestinya menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan.

“Jadi, nuansa-nuansa politisasi identitas yang disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan 2018 sama sekali tidak memiliki daya rusak. Pun Jokowi telah selesai mempraktikkan politik identitas sebagai pertimbangan saat menentukan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden awal Agustus lalu,” tegas Hendardi.

***


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *