Perpres TKA Dipolitisasi Sebagian Pihak

SWARASEMAR.COM, Jakarta | a�ZPresiden Joko Wdodo menilaiA�sebagian pihak mempolitisasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perpres TKA merupakan sebuah langkah pemerintah dalam melakukan penyederhanaan prosedur administrasi bagi pekerja asing di Indonesia.

a�Z”Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah (sederhanakan administrasi), inilah yang namanya politik,” ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Jokowi yang menghadiri acara pelepasan ekspor perdana mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018, mengaku mendapatkan informasi dari Menteri Perindustrian Airlangga bahwa pabrik Mitsubishi akan memperkerjakan orang sebanyak 4.000.

“Dan hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas kerja lokal,” ucap Jokowi.

Seperti diketahui, Perpres TKA telah menjadi perbincangan masyarakat dan politisi, bahkan ada wacana DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) soal TKA.

Sebelumnya, a�ZSekretaris Kabinet Pramono Anung menilai Perpres TKA telah menjadi konsumsi politik pihak yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

“Jadi kita tahu karena ini tahun politik, isu tenaga kerja pasti digoreng-goreng,” ujar Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat.

a�ZPramono menjelaskan, Perpres TKA tersebut untuk mempermudah administrasi para pekerja asing di Indonesia, karena selama ini terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

a�Z”Administrasi itu mengutamakan untuk TKA menengah ke atas, ini adalah izin administrasinya jadi bukan tentang mendatangkan tenaga kerja (asing),” papar Pramono.

***


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *